[an-najah.net] – Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR dari partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai aneh soal adanya desakan untuk membubarkan Densus Antiteror 88 Mabes Polri.
Menurut, adalah hal yang tak masuk akal juga bila Komisi III DPR berencana membentuk Panja Pengawasan Densus itu.
“Apa salah Densus 88? Masyarakat umum oke saja dengan Densus. Sejauh ini Densus 88 diakui peran dan kinerjanya,” tegas Ramadhan Pohan di Jakarta, Selasa (19/2/2013).
Dia menilai bahwa sebaiknya tak perlu ada muncul usul pembubaran Densus, namun hanya perbaikan aturan dan pengawasan internal.
“Kalau ada yang dirasa kurang, diperbaiki saja. Tak perlu dibubarkan dong,” tandas Politisi Partai Demokrat itu.
Sebelumnya diberitakan bahwa langkah Komisi III DPR yang berencana membentuk Panja Pengawasan Densus Antiteror 88 Mabes Polri didukung oleh sejumlah kelompok masyarakat.
Dukungan itu disampaikan dalam audiensi pimpinan Komisi III DPR dengan beberapa kelompok masyarakat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/2/2013). Beberapa diantaranya adalah Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Juru Bicara TPM, Achmad Michdan, menyatakan masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan Densus 88 selama ini adalah pelanggaran HAM berat dan sudah di luar kontrol.
“Oleh karena itu, kami meminta Densus dibubarkan, dan mendukung dibentuknya Panja untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM berat diduga dilakukan Densus,” kata Michdan di Jakarta, Selasa (19/2/2013).
Sementara Jubir HTI, Ismail Yusanto, menambahkan pihaknya mendesak DPR mendorong pimpinan Densus 88 dihukum dan dibubarkan.
“Karena kezalimanan dan kesewenangan di luar batas kepatutan. Pembunuhan atas dasar hukum,” kata Ismail. [sulhi/beritasatu]
0 Comments :
Posting Komentar